SUARA DULUR

Tedi Rochendhi Ketua Parade Nusantara Garut”KABAR POLITIK DESA NUSANTARA

REDAKSIBERITA.COM – Bahwa setiap keputusan Negara adalah merupakan keputusan Politik .
Jika saat ini ada Dana Desa ( DD ) , Aparatur Pemerintah Desa menikmati Siltap ( Penghasilan Tetap ) setiap bulan , Kepala Desa bisa mencalonkan diri lagi & bisa menduduki jabatan Kades sampai dengan 3 kali , dimasa lalu Sekdes diangkat sebagai PNS itu pub bagi yang memenuhi syarat , dst , dll , semua itu merupakan keputusan Politik .jelas Ketua PARADE NUSANTARA Kab Garut.

Tedi menambahkan Oleh karena itu semua Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia harus faham Politik dan ikut terlibat secara aktif dalam setiap proses dinamika Politik , terutama didaĺam Pemilihan Legislatip (Pileg) 2019 mendatang .

Sebagai bapaknya rakyat Desa , Kepala Desa dan Perangkat Desa tujuan akhir dari kegiatan Politiknya adalah demi kebaikan Pemerintah Desa dan rakyat Desanya .
Tentu saja giat Politik Aparatur Pemerintah Desa tidak harus melanggar aturan Perundangan yang berlaku .jelas Tedi ketika di hubungi Media-Jabar.Net melalui sambungan Tlp Seluran
Rabu 31/10.

Lebih jauh Tedi berucap Taukah saudara mengapa sebabnya didalam UU No.6 Th 2014 tentang Desa , terbit satu pasal yang mengamanatkan ” Kepala Desa & Perangkat dilarang sebagai pengurus Partai Politik ” ? .
Sementara Bupati / Walikota , Gubernur , Menteri , Wakil Presiden & Presiden diijinkan sebagai pengurus Parpol disemua jenjang / tingkatan .
Pada saat itu didalam Pansus RUU Desa perdebatanya sangat panjang dan sangat sangat sangat MELELAHKAN.

Sebab jika sampai Kepala Desa & Perangkat Desa DI IJINKAN menjadi pengurus Parpol dan membuat Partai Politik sendiri kemungkinan sangat besar parpol parpol besar akan tumbang dan jatuh tersungkur .
Didalam loby loby panjang yang kita lakukan , yang ujungnya kita diancam oleh fraksi fraksi besar di DPR RI , dan kita hanya diberi satu pilihan , setuju denga satu pasal bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa DILARANG
sebagai pengurus Parpol atau UUDesa gagal ditetapkan melalui sidang Paripurna DPR RI .

Dengan pertimbangan yang sangat rumit dan sulit daripada tidak ada dana desa , status aparatur Pemerintah Desa tidak jelas dan seterusnya,
maka dengan berat hati dan hati menjerit karena merasa diperlakukan tidak adil oleh WAKIL RAKYAT yang BERSERAGAM PARTAI maka dalam loby loby tersebut pada akhirnya saya / kita setujui walaupun dengan BERCUCURAN AIR MATA….

Inti sari dari paparan saya ini hanya ingin memberi SESIKIT penjelasan kepada Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia bahwa Kekuatan Politik Aparatur Pemerintah Desa sangat – sangat – sangat ditakuti oleh para ELITE POLITIK .

Saya hanya ingin mengabarkan ini agar Aparatur Pemerintah Desa SADAR dan FAHAM atas potensi yg dimilikinya .
Harus lahir guru dan tokoh pemersatu untuk memaksimalkan dan memanfaatkan potensi itu .jelasnya.**(wahyudin)

Ahmad77

Related Articles

Close