Kabar Cabang
Trending

PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN GARUT JADI ALAT MEMPERKAYA SEGELINTIR ORANG

REDAKSIBERITA.COM – Program PAMSIMAS merupakan program unggulan pemerintah dalam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang diharapkan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. di dalam prosesnya tidak semua dikelola oleh masyarakat, tetapi ada pelibatan pihak ke tiga dalam pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung atau sering diistilahkan lelang. Jumat (14/12/2018)

Program Pamsimas yang tidak berjalan

Ada laporan dari warga masyarakat kabupaten garut kepada kami Forum Pemuda Peduli Garut diantaranya :

1. Pengadaan barang pamsimas III kabupaten garut melalui metode pemilihan langsung (lelang) yang dilaksanakan di desa-desa penerima program diindikasikan syarat dengan KKN karena dilihat dari sisi proses sudah melanggar prinsip-prinsip lelang, karena proses lelang tidak terbuka atau tidak ada transparansi (cacat prosedur). Informasi yang kami terima bahwa CV-CV atau perusahaan yang sebelumnya sudah medaftar mejadi rekanan / mempromosikan ke desa untuk berpartisifasi dalam proses lelang ternyata pada saatnya lelang tidak di undang / diikutsertakan.
2. Diindikasikan Volume pipa yang dikirim oleh suplier tidak sesuai dengan spect RAByang tercantum dalam kontrak.
3. Diindikasikan oknum pengusaha meminjamkan sejumlah dana untuk menutupi in cash tetapi bersifat pinjaman dengan komitmen timbal balik supaya pengadaan pipa harus oleh oknum pengusaha tersebut
4. Diindikasikan terjadi pungli kepada KKM dengan daalih pengajuan termin atas namakan dinas
5. Diindikasikan terjadi pungli kepada KKM atas nama BPKP dengan dalih untuk pengamanan BPKP
6. Diindikasikan districk koordinator fasilitator pamsimas kabupaten garut memanipulasi data desa pasca/desa keberlanjutan, karena tidak sesuainya kondisi yang dilaporkan di data web SIM pamsimas dengan kondisi fakta dilapangan. Berdasar pantauan kami laporan keberlanjutan periode september 2018 semua desa dilaporkan kategori berfungsi baik padahal dilapangan banyak sarana air tidak berfungsi.

Tidak cukup sampai disitu kami Forum Pemuda Peduli Garut terus menggali dan mencari fakta-fakta ternyata kami juga mendapatkan bukti rekaman-rekaman mengenai pengadaan barang dan jasa yang terjadi di tahun 2017, kajian kami mengenai pengadaan barang program pamsimas kabupaten garut terjadi monovoli dan dijadikan bancakan.

Dalam percakapan rekaman tahun 2017 antara fasilitator, kepala desa, dan kelompok didapatkan informasi :

1. Oknum pengusaha sebagai pengusaha meminjamkan uang untuk menutupi dana swadaya (in cash) dan sifatnya pinjaman
2.Pengadaan dilaksakan mendadak (sehari beres dikondisikan)
3. Oknum pengusaha sudah mempunyai RAB kebutuhan Pipa dan harganya sebelum ada pembahasan lelang dan diindiskasikan Oknum pengusaha mendapatkannya dari internal pamsimas. Dalam rekaman disebutkan Oknum pengusaha bekerjasama dengan Lia ( nama panggilan untuk heryani wiidyasari bertindak sebagai distric coordinator fasilitator kabupaten garut)
4. Kuantitas atau jumlah pipa yang dikirim ke desa tidak sesuai kontrak antara kelompok dan pengusaha
5. CV-CV yang digunakan memang tidak semua atas nama Oknum pengusaha, tetapi tetap saja dibelakangnya yang mengendalikan Oknum pengusaha

Kami mengkaji bahwa Oknum pengusaha sebagai suplier pipa tidak sendiri, diindikasikan ada keterlibatan pihak internal pamsimas dan dinas. Kami mengkaji bahwa proses pengkondisian pengadaan barang dan jasa pamsimas kabupaten garut dimulai dari proses seleksi desa, sebab dilapangan kami menemukan istilah desa yang di usung oleh Oknum pengusaha, desa yang di usung oleh asosiasi BPSPAMS. dapat ditarik benang merahnya bahwa dalam proses seleksi desa pun sudah terjadi persekongkolan.

KESIMPULAN
Program pamsimas Kabupaten Garut menjadi bancakan dan syarat KKN berulang dari tahun ke tahun, ini sangat jelas merugikan masyarakat dan memperkaya segelintir orang.

Kami Forum Pemuda Peduli Garut secara independen akan mengawal Program Pamsimas sampai selesai dan memastikan Pamsimas kabupaten Garut tertib aturan, tidak ada lagi kesewenangan kebijakan, tidak ada lagi monovoli, dan tidak ada lagi pengkondisian lelang. ( A. Solihin)

Editor: Ahmad77

Related Articles

Close